Oleh: H A T M A
(Pemerhati Laskar Keadilan)
Kabupaten Parigi Moutong sedang melangkah ke babak baru yang penuh harapan sekaligus tantangan. Dengan kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru resmi menjabat, serta Kapolres baru yang mulai menancapkan pengaruhnya, dinamika sosial-politik dan keamanan di daerah ini menjadi semakin kompleks.
Di tengah perubahan tersebut, Laskar Keadilan bersiap menyelenggarakan Kongres ke-2 Tanggal 11-12 Oktober 2025, sebagai momentum penting. Organisasi masyarakat yang selama ini dikenal sebagai garda moral dan sosial di Parigi Moutong ini menghadapi ujian besar: apakah solidaritas internalnya mampu bertahan dan justru menguat, ataukah gesekan kepentingan akan membuatnya terpecah dan kehilangan arah? Opini ini mencoba menyelami realitas tersebut dengan pendekatan naratif, kritis, dan solutif, memandang jauh melampaui sekadar konflik internal untuk menggali arah masa depan Laskar Keadilan dan bagaimana ia bisa menjadi penopang kuat bagi pembangunan daerah.
Perubahan kepemimpinan daerah, dalam konteks Parigi Moutong, membawa nuansa harapan sekaligus ketidakpastian. Euforia awal pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati memang terasa, tapi publik dengan cermat menunggu bukti konkret, bukan janji semu. Program yang telah digulirkan masih dalam tahap awal, dan masyarakat yang terdiri dari 278 desa, 5 Kelurahan / 23 Kecamatan menanti perubahan yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari mereka.
Di saat yang bersamaan, masuknya Kapolres baru menghadirkan warna segar sekaligus tantangan baru dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban. Polres sebagai ujung tombak negara di daerah ini harus mampu menavigasi antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan yang humanis berbasis dialog dengan tokoh masyarakat dan kelompok-kelompok sipil termasuk Laskar Keadilan yang punya pengaruh kuat di akar rumput.
Namun, problem yang mendasar terlihat jelas dari fragmentasi internal organisasi seperti Laskar Keadilan. Organisasi ini, yang sesungguhnya memiliki potensi besar sebagai penggerak solidaritas di tingkat desa dan kecamatan, menghadapi godaan kepentingan "politik internal" dan personal yang berpotensi merusak integritasnya.
Kongres ke-2 yang akan digelar pada Minggu kedua Oktober 2025 nanti, semestinya menjadi ajang konsolidasi, menjadi titik balik yang menguatkan orientasi bersama, tetapi di sisi lain, riak-riak pertikaian kepentingan bisa saja menggerogoti citra dan kekuatannya.
Organisasi masyarakat harus berani menghindari jebakan kepentingan sesaat yang hanya memecah belah, bukan membangun. Di sinilah pentingnya kesadaran ideologis dan teknis para pengurus dan kader agar bisa menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya, bukan sekadar ambisi kekuasaan.
Selain itu, hubungan antara Laskar Keadilan dan pemerintah daerah masih jauh dari ideal. Ketidakseimbangan interaksi ini, di mana organisasi masyarakat cenderung hanya menjadi “penonton” dalam proses pembangunan atau bahkan dijadikan alat legitimasi, membuka ruang bagi ketidakpercayaan dan friksi yang berujung pada konflik horizontal. Organisasi yang mestinya menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kepentingan masyarakat justru sering merasa tersisih.
Implikasi dari pola hubungan yang timpang ini tidak hanya mengancam koherensi sosial di tingkat lokal, tapi juga melemahkan kualitas demokrasi partisipatif yang sejatinya harus hidup subur di daerah berkembang seperti Parigi Moutong.
Tanpa ritme yang sehat antara pemerintah dan masyarakat sipil, sulit membayangkan tercipta stabilitas yang kokoh dan pembangunan yang berkelanjutan.
Perasaan skeptis publik terhadap kinerja pemerintah daerah baru juga cukup nyata. Survei yang dilakukan oleh beberapa LSM lokal memperlihatkan tingkat kepuasan masyarakat hanya sekitar 55 persen.
Angka tersebut memang belum menunjukkan krisis, tapi jelas mengindikasikan bahwa masyarakat menuntut lebih dari sekadar janji dan seremoni. Publik menginginkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasarnya, mulai dari pengamanan hasil bumi yang sering menjadi sasaran pencurian di siang dan malam hari, hingga pelayanan dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Kondisi keamanan yang rawan dengan modus kejahatan khas daerah agraris ini adalah tantangan besar bagi Kapolres baru. Pendekatan represif semata tidak cukup; diperlukan strategi komprehensif yang berangkat dari dialog intensif dengan pemangku kepentingan setempat untuk membangun rasa aman yang sejati dan berkelanjutan.Dampak dari lemahnya konsolidasi internal dan hubungan antar lembaga ini sangat berbahaya bagi masa depan Parigi Moutong.
Laskar Keadilan bisa saja kehilangan daya tawarnya sebagai organisasi massa yang menjadi motor solidaritas sosial. Saat masyarakat mulai meragukan komitmen dan konsistensi organisasi, apatisme sosial berisiko merebak, membuat semangat gotong royong dan partisipasi warganya memudar.
Ditambah lagi, ketidakstabilan sosial-politik akibat kepemimpinan yang belum kuat dan hubungan yang kurang harmonis antara berbagai elemen masyarakat dan pemerintahan bisa memicu konflik yang tidak hanya sekadar gesekan politik biasa, tetapi bahkan bisa meluas menjadi benturan horizontal yang merugikan seluruh lapisan masyarakat.
Lebih jauh lagi, generasi muda sebagai tulang punggung Laskar Keadilan berpotensi menjadi korban utama dari situasi ini. Bila organisasi hanya dijalankan oleh orang - orang lama yang bersifat skeptis tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kader muda untuk berkembang, maka mereka akan kehilangan motivasi, bahkan berbalik menjadi pengikut pasif atau meninggalkan arena gerak perjuangan. Padahal, mereka adalah generasi yang diharapkan menjadi penjaga idealisme dan pembawa perubahan baru yang segar dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.
Ketidakhadiran mereka dalam pengambilan peran aktif ini secara nyata akan melemahkan keberlanjutan dan regenerasi kepemimpinan di organisasi maupun di masyarakat luas.
Melihat kompleksitas permasalahan tersebut, solusi utama yang wajib ditempuh adalah konsolidasi secara ideologis dan struktural di dalam Organisasi Laskar Keadilan.
Kongres ke-2 yang akan digelar hendaknya dijadikan momentum bukan hanya sebagai seremoni pemilihan pengurus baru, tetapi sebagai forum pembaruan visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Forum tersebut bisa menetapkan garis-garis merah yang menjadi pondasi moral dan etika bagi seluruh kader agar menjaga independensi organisasi sekaligus memformulasikan strategi kolaborasi yang konstruktif dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat. Ini bukan perkara mudah, karena menembus kepentingan sesaat memerlukan keberanian dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen internal organisasi.
Di samping konsolidasi internal, dialog konstruktif dengan Kapolres baru harus menjadi agenda penting. Pendekatan saling mendengarkan dan bersama-sama merumuskan solusi nyata untuk masalah keamanan akan membuka ruang kerja sama yang selama ini kurang optimal.
Laskar Keadilan sebagai organisasi masyarakat bisa turut menawarkan program-program berbasis komunitas, seperti peningkatan pendidikan hukum bagi pemuda desa, pembentukan forum mediasi konflik berbasis adat dan lokalitas, serta pengawasan bersama terhadap keamanan wilayah. Ini menjadikan hubungan antara organisasi masyarakat dan aparat keamanan bukan sekadar hubungan vertikal, tetapi kemitraan setara dalam menjaga kondusivitas daerah.
Usaha pembaharuan juga harus memberi perhatian khusus kepada kader muda. Melalui program pelatihan, kaderisasi yang sistematis, dan pemberian ruang partisipasi nyata, generasi muda dapat didorong menjadi penggerak utama yang membawa gairah dan inovasi ke dalam organisasi. Mereka bukan hanya pelengkap, melainkan motor penggerak yang menghubungkan idealisme Laskar Keadilan dengan kebutuhan riil masyarakat di era kepemimpinan baru.
Kesadaran dan peran aktif mereka menjadi kunci agar organisasi ini tidak kehilangan arah dan mampu beradaptasi dengan dinamika sosial-politik yang terus berubah.Pada akhirnya, soliditas Laskar Keadilan di babak baru kepemimpinan daerah dan Kapolres baru bukan sekadar soal siapa yang duduk di kursi pengurus nanti nya. Lebih dari itu adalah soal bagaimana organisasi ini mampu mengukuhkan arah gerak perjuangan bersama yang jelas, konsisten, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial-politik Parigi Moutong. Di tengah desingan isu dan kepentingan yang saling tarik-menarik, masyarakat menuntut konsistensi dan keberanian organisasi tetap menjaga independensi sekaligus merangkul semua pihak demi kepentingan bersama yang lebih besar.
Keyakinan pada potensi Parigi Moutong sebagai contoh harmonisasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah daerah bukanlah hal yang mustahil. Namun, pencapaian itu hanya akan terwujud jika semua elemen bersedia meninggalkan pola lama kepentingan jangka pendek yang cenderung merusak, dan mulai menempatkan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya.
Momentum Kongres ke-2 Laskar Keadilan harus dijadikan titik balik untuk memperkuat soliditas internal, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah dan aparat keamanan, dan menyuntikkan energi baru melalui peran aktif generasi muda. Dengan cara ini, harapan akan keberlanjutan pembangunan yang responsif, keamanan yang berbasis dialog, dan masyarakat yang solid secara sosial-politik dapat menjadi kenyataan yang membawa Parigi Moutong ke arah yang lebih baik.
Apakah Laskar Keadilan akan mampu menjawab tantangan zaman dan menunjukkan bahwa solidaritas bukan sekadar retorika? Jawabannya banyak bergantung pada kebijakan dan tindakan nyata yang diambil hari ini—bagaimana para kader dari ranting hingga pengurus pusat mampu menjaga idealisme, mengelola konflik internal secara dewasa, dan memperkuat sinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.
Ini adalah ujian besar sekaligus peluang berharga untuk membuktikan bahwa kekuatan moral dan sosial organisasi bisa menjadi penopang utama dalam menghadapi perubahan kepemimpinan daerah yang dinamis dan menuntut keteguhan.
Parigi Moutong membutuhkan Laskar Keadilan yang bukan hanya solid dalam kata, tetapi kuat dalam perbuatan. Dengan langkah itu, babak baru yang tengah berjalan bukan hanya akan menjadi cerita pergantian kekuasaan semata, tetapi juga kisah inspiratif tentang kebersamaan, kemajuan, dan keadilan sosial yang nyata.***
 Kabupaten Parigi Moutong sedang melangkah ke babak baru yang penuh harapan sekaligus tantangan....){kind=link}